MEDIA INFORMASI, PESAWARAN – Ketua DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Pesawaran, Ahmad Yani, didampingi Sekretaris Suryanto, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke daerah, termasuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Pesawaran.
Desakan tersebut disampaikan menyusul terungkapnya dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyeret sejumlah pejabat terkait praktik jual beli titik SPPG.
Menurut Ahmad Yani, pengungkapan kasus di tingkat pusat harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG di seluruh daerah, termasuk di Kabupaten Pesawaran.
“Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan korupsi yang terjadi di tubuh BGN. Namun, pengusutan tidak boleh berhenti di tingkat pusat saja. Seluruh dapur MBG dan SPPG yang telah beroperasi perlu diaudit secara menyeluruh agar diketahui apakah program yang menggunakan anggaran negara ini benar-benar berjalan sesuai aturan atau justru terdapat penyimpangan di lapangan,” tegas Ahmad Yani, Jumat (5/6/2026).
Ia menilai program MBG merupakan program strategis yang menyangkut pemenuhan gizi anak-anak Indonesia sehingga harus dijalankan secara transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.
“Jangan sampai niat baik pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris DPC PWRI Pesawaran, Suryanto, meminta pemerintah dan aparat pengawas internal lebih terbuka terhadap publik terkait pengelolaan program MBG.
“Kami berharap dilakukan audit terhadap seluruh aspek pelaksanaan MBG, mulai dari penunjukan mitra, pengadaan bahan makanan, kualitas makanan yang disajikan, hingga penggunaan anggaran operasional dapur. Transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program ini,” kata Suryanto.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, dan lembaga pengawas independen juga diperlukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi para penerima.
“Jika memang tidak ada pelanggaran, audit justru akan membuktikan bahwa pengelolaan program berjalan baik. Namun jika ditemukan penyimpangan, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas tanpa pandang bulu,” tambahnya.
PWRI Pesawaran menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus dugaan korupsi MBG serta mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh dapur MBG di Kabupaten Pesawaran demi memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menjadi celah terjadinya praktik korupsi. (Red).
