MEDIA INFORMASI, Pesawaran – Pintu dapur SPPG Wiyono di Gedong Tataan terbuka lebar Rabu siang itu. Tapi yang keluar bukan aroma makanan bergizi. Yang mencuat justru daftar masalah, izin belum selesai, sanitasi belum maksimal, dan ahli gizi yang jumlahnya tak sebanding dengan beban kerja. Rabu (13/5/2026).
Itulah yang ditemukan Komisi IV DPRD Pesawaran saat menggelar inspeksi mendadak bersama Dinas Kesehatan. Sidak ini digelar buntut keluhan orang tua yang menilai menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak layak dan tak memenuhi standar.
Di hadapan anggota dewan, suasana langsung memanas saat ahli gizi SPPG Wiyono diminta menjelaskan nilai gizi menu yang dikeluhkan warga. Ia terlihat gelagapan.
“Menu kering hanya dengan buah dan susu itu memang kurang memenuhi standar gizi. Itu kesalahan kami,” aku ahli gizi Sppg Wiyono di ruang sidak.
Pengakuan itu jadi tamparan. Bagaimana mungkin dapur yang menyuplai makanan untuk anak sekolah, balita, dan ibu hamil berjalan tanpa izin lengkap dan dengan standar sanitasi yang belum maksimal?
Anggota Komisi IV DPRD Pesawaran, Lenida Putri, tak menutup-nutupi kekecewaannya. Tapi ia juga menegaskan, keluhan warga harus jadi bahan perbaikan, bukan sekadar bahan debat.
“Ketika penerima manfaat merasa ada yang salah, itu harus jadi perhatian bersama. Masyarakat berhak menyampaikan kritik, termasuk lewat media sosial. Itu bentuk kontrol sosial,” ujar Lenida usai sidak, Rabu 13 Mei 2026.
Ia menjelaskan jalur pengaduan sudah disiapkan. Siswa bisa melapor lewat sekolah, sementara balita dan ibu hamil lewat aparat desa. “Sudah kami diskusikan dengan pengelola dapur dan yayasan. Mereka bersedia melakukan perbaikan. Kami akan pantau bersama,” tegasnya.
Sementara Ketua Komisi IV, Muhammad Rinaldi, meluruskan soal sanksi. DPRD, katanya, tidak punya wewenang menjatuhkan sanksi langsung.
“Kalau sanksi bukan tugas DPRD. Kami hanya bisa kirim rekomendasi ke Badan Gizi Nasional. Nanti BGN yang cek, kalau tidak layak, mereka yang tutup,” ungkap Rinaldi.
Sidak ini mungkin belum menutup kasus. Tapi setidaknya, satu hal sudah jelas, dapur MBG di Pesawaran kini berada di bawah sorotan publik. Dan publik tidak akan diam kalau yang disajikan untuk anak-anak mereka jauh dari kata “bergizi”.
Pengawasan Harus Nyata, Bukan Sekadar Wacana
Temuan Komisi IV DPRD Pesawaran ini seharusnya jadi titik awal perbaikan, bukan akhir pemberitaan. Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan Pesawaran, dan Satgas MBG Pesawaran perlu segera menindaklanjuti hasil sidak dengan langkah konkret dan terukur.
Satgas MBG Pesawaran punya fungsi strategis sebagai garda depan pengawasan di lapangan. Tugas mereka bukan sekadar menerima laporan, tapi memastikan setiap dapur SPPG beroperasi sesuai standar izin, sanitasi, kecukupan gizi, dan keamanan pangan. Jika fungsi ini dijalankan konsisten, keluhan seperti yang terjadi di SPPG Wiyono bisa dicegah lebih awal.
Karena itu, pihak-pihak berwenang harus tegas dalam mengambil tindakan. Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, proses evaluasi hingga sanksi administratif harus berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Tidak ada ruang untuk kompromi ketika yang dipertaruhkan adalah gizi dan kesehatan anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Program Makan Bergizi Gratis hanya akan dipercaya publik jika pengawasannya berjalan nyata, transparan, dan tidak tumpul ke bawah. Tindak lanjut cepat dan tegas dari Satgas MBG serta instansi terkait adalah bukti bahwa negara hadir melindungi penerima manfaat. (Team PWRI Pesawaran).