MEDIA INFORMASI, Bandar Lampung – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menegaskan komitmen serius Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menangani persoalan banjir yang selama ini menjadi pekerjaan rumah besar di ibu kota Provinsi Lampung.
Komitmen tersebut disampaikan Eva Dwiana dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Roadmap Penanganan Banjir Bandar Lampung: Solusi Infrastruktur, Lingkungan, dan Kebijakan” yang digelar di Kampus Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung. Dalam sambutannya, Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah kolaboratif penanganan banjir di Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi.
Sementara itu, Rektor IIB Darmajaya selaku tuan rumah juga menyampaikan dukungan terhadap upaya penyusunan peta jalan penanganan banjir yang melibatkan berbagai unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
FGD tersebut menghadirkan akademisi, pakar lingkungan, praktisi tata kota, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimda, camat, lurah, komunitas peduli lingkungan, hingga mahasiswa untuk bersama-sama merumuskan langkah strategis penanganan banjir secara komprehensif.
Adapun pembahasan dalam forum mencakup normalisasi sungai, perbaikan drainase perkotaan, penguatan daerah resapan air, penataan ruang wilayah, hingga penguatan regulasi dan partisipasi masyarakat.
Dalam forum tersebut juga ditegaskan komitmen bersama untuk mendukung implementasi Roadmap Penanganan Banjir berbasis data dan kajian ilmiah, memperkuat sinergi program infrastruktur, kebijakan lintas sektor, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mitigasi bencana banjir.
Dalam pemaparannya, Eva Dwiana menekankan bahwa persoalan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
“Banjir ini bukan hanya masalah pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Semua yang ada di sini harus ikut terlibat dalam penanganannya,” ujar Eva.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Bandar Lampung yang memiliki banyak aliran sungai menjadi tantangan besar dalam upaya pengendalian banjir.
Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat enam sungai besar dan sekitar 33 aliran sungai kecil yang melintasi wilayah kota. Namun, sebagian aliran tersebut mengalami penyempitan akibat bangunan liar dan penyalahgunaan sempadan sungai.
“Banyak bangunan yang berdiri di atas aliran sungai, bahkan menutup saluran air. Termasuk di sekitar kawasan kampus yang membuat aliran tidak normal dan memicu banjir,” jelasnya.
Meski demikian, Eva menegaskan bahwa penertiban bangunan di atas aliran sungai akan dilakukan secara persuasif agar tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.
“Kita harus manusiawi. Tapi kalau ini tidak ditangani, Bandar Lampung bisa terus tenggelam saat hujan deras,” tegasnya.
Selain penataan di tingkat kota, Eva juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung agar persoalan banjir dapat ditangani dari hulu hingga hilir.
“Kalau kita diamkan, banjir akan terus berulang. Maka harus ada kerja bersama, dari hulu sampai hilir,” katanya.
Eva turut mengapresiasi dukungan akademisi, praktisi, dan organisasi lingkungan yang telah memberikan berbagai masukan dalam penyusunan roadmap penanganan banjir tersebut.
Ia berharap forum ini mampu melahirkan langkah konkret dan terintegrasi demi mewujudkan Bandar Lampung yang lebih aman dari ancaman banjir.
“Kita ingin ke depan tidak ada lagi banjir di Bandar Lampung. Itu harapan kita bersama,” pungkasnya.
Dengan adanya forum ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung optimistis penanganan banjir dapat dilakukan secara lebih terarah melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. (Red).