Pringsewu (MI-NET) – Maraknya pelaksanaan pekerjaan proyek bersumber dana dari Aspirasi DPRD Kabupaten Pringsewu diduga terindikasi dikerjakan tak sesuai spesifikasi, standar dan kualitas.
Seperti, pekerjaan Proyek Pemeliharaan Jalan lingkungan Aspal Hotmix yang berlokasi di Dusun 02/RT 02, Pekon Pemenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu tanpa memasang papan informasi sebagai sarana informasi masyarakat sekaligus Pengguna Jalan sebagai Penerima Manfaat.
Hal ini, diduga adanya faktor kesengajaan agar masyarakat tidak mengetahui besaran nilai suatu proyek.
Di lokasi pekerjaan serta juga dalam penggelaran pekerjaan terlihat tipis dan brudul. Selain itu Hotmix yang digelar ‘diduga’ kurang dari 4-5 cm, hanya 2-3 cm. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya.
Apalagi pengerjaan tersebut memakai pihak ketiga untuk pengerjaan tersebut, tetapi sangatlah disayangkan CV yang memborong tidak ada yang mengetahui dan anggaran berapa yang dikeluarkan untuk pembangunan Jalan Lingkungan Pekon Pemenang dan juga panjang, lebar dan volumenya tersebut.
Padahal setiap Proyek harus terpasang Papan Informasi karena memudahkan warga untuk mengetahui besar anggaran yang di keluarkan apalagi proyek Hotmix tersebut diajukan oleh Aspirasi Dewan tetapi pihak pelaksana dan CV tersebut yang mengerjakan tidak memasang papan nama informasi, karena setiap proyek aspirasi dewan, baik dari APBN Banprov ataupun APBD harus terpapang Papan Informasi di lokasi proyek, biar masyarakat tau anggaran yang dikeluarkan.
Menyusul keluhan warga Pekon Pemenang atas kualitas Jalan Hotmix tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pringsewu, Lusi Ariyanti, saat dikonfirmasi media , melalui telpon genggamnya mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk memastikan status dan kualitas pengerjaan proyek tersebut.
“Kami akan segera menindaklanjuti keluhan warga Pekon Pemenang serta akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk memastikan pekerjaan tersebut swakelola atau jalan lingkungan,”tegas politisi Partai Golkar ini, Kamis, 9 Oktober 2025.
Menurut Lusi, penting untuk memastikan terlebih dahulu mekanisme pelaksanaan proyek agar dapat diketahui siapa penanggung jawabnya.
“Jika jalan itu jalan lingkungan, maka menggunakan pihak ketiga, sedangkan swakelola dikerjakan langsung oleh pihak PU,” ujarnya.
Lusi juga menegaskan bahwa bila terbukti kualitas pengerjaan buruk, pihaknya akan segara meminta perbaikan.
“Kalau kerjaan itu kualitasnya tidak bagus, maka kami akan meminta untuk diperbaiki. Saya pun sudah berkali-kali menyampaikan kepada PU agar setiap pekerjaan dilengkapi papan proyek, supaya masyarakat tahu berapa anggarannya,” katanya menegaskan.
Lusi memastikan Komisi III akan segera melakukan pengecekan lapangan.
“Hari Senin besok akan kami rapatkan dengan teman-teman (Komisi III,red) setelah itu insya Allah kita akan turun ke lapangan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa proyek jalan lingkungan di bawah Dinas PU terdiri dari sekitar 70 paket pekerjaan. Namun, DPRD tidak memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaannya.
“Di PU itu ada 70 paket jalan lingkungan. Semua teman-teman itu ada yang dapat satu, ada yang dua. Kami tidak mengerjakan, hanya menunjukkan titik lokasi. Yang mengerjakan siapa, rekanan mana, kami tidak tahu. Itu langsung dari PU, mungkin melalui lelang atau penunjukan langsung, silakan tanyakan ke pihak PU,” ujarnya.
Lusi juga menepis anggapan bahwa anggota dewan terlibat dalam proyek fisik.
“Saya yakin teman-teman DPR tidak ada yang main proyek. Kami hanya menyampaikan aspirasi masyarakat, menunjuk titik lokasi berdasarkan hasil reses. Jadi, silakan koordinasi juga dengan kepala pekon terkait aspirasi itu,”tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Pringsewu, Ririn Kuswantari Dapil Kecamatan Pagelaran, Pagelaran Utara, saat dikonfirmasi mengakui, bahwa pembangunan Jalan Hotmix di Pekon Pemenan dirinya yang mengusulkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Terkait proyek itu, memang benar saya yang mengusulkan ke PU Pringsewu. Dan kalau pembangunan jalan Hotmix yang diduga tidak memasang Papan Informasi dan pekerjaannya tak sesuai spesifikasi, standar dan kualitas dirinya tidak mengetahui begitu juga dengan besaran anggaran yang dikeluarkan,”papar legislator DPRD Pringsewu ini.
Ia juga menerangkan, akan koordinasi dengan pihak PU terkait pekerjaan tersebut. “Kami akan konfirmasi ke Dinas PU, untuk memasang papan nama informasi pekerjaan agar bertanggung jawab dengan pekerjaannya termasuk keluhan masyarakat di Pekon setempat,”tuturnya.
Ririn juga, akan mempertanyakan terkait hal teknis ke Dinas PU, apakah pekerjaan itu telah sesuai dengan RAB
“Harapan saya sebagai anggota DPRD Pringsewu, setiap dana yang di gelontorkan pemerintah melalui APBD berupa pembangunan jalan harus sesuai dan berkualitas. Agar masyarakat dapat menikmati jalan tersebut dengan baik pungkasnya. (Wahyudin).
