Pesawaran (MI-NET) – Pemerintah Kabupaten Pesawaran menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Pesawaran, Jumat (13/3/2026).
Musrenbang dihadiri Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, anggota DPRD Provinsi Lampung, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, para pejabat di lingkungan Pemkab Pesawaran, camat dan kepala desa se-Kabupaten Pesawaran, serta perwakilan masyarakat.
Tema pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur serta Sarana Prasarana Pelayanan Publik untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.”
Tema ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Pesawaran Nanda Indira menyampaikan bahwa RKPD 2027 merupakan dokumen strategis yang menjadi penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran 2025–2029.
Menurutnya, penyusunan RKPD dilakukan dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pesawaran 2025–2045, RPJMD Kabupaten Pesawaran 2025–2029, serta selaras dengan arah kebijakan RPJMN dan RPJMD Provinsi Lampung. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung visi besar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Musrenbang ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top-down, dan bottom-up, sehingga perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan fiskal daerah,” ujar Nanda.
Bupati juga memaparkan sejumlah capaian makro pembangunan Kabupaten Pesawaran pada 2025. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat mencapai 5,38 persen, meningkat 1,49 poin dibanding tahun sebelumnya.
Nilai perputaran ekonomi daerah mencapai sekitar Rp23,45 triliun atau berkontribusi 4,44 persen terhadap perekonomian Provinsi Lampung.
Struktur ekonomi Kabupaten Pesawaran masih didominasi sektor pertanian sebesar 36,86 persen, diikuti sektor perdagangan 17,30 persen, industri pengolahan 14,15 persen, konstruksi 10,26 persen, serta sektor lainnya 21,43 persen.
Selain itu, Pemkab Pesawaran juga melaporkan pelaksanaan sejumlah program strategis nasional, di antaranya program MBG yang telah menjangkau seluruh Kecamatan. Saat ini tercatat 52 SPPG yang melayani sekitar 130.416 penerima manfaat.
Di sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, dengan 47 gerai yang telah tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Pesawaran.
Sementara itu, Pemkab Pesawaran juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di Jalan Lintas Barat, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan. Sekolah tersebut direncanakan berdiri di atas lahan sekitar 7 hektare dengan kapasitas 1.200 siswa yang terbagi dalam 30 rombongan belajar mulai dari tingkat SD hingga SMA.
Bupati Nanda menegaskan bahwa arah pembangunan daerah tetap berlandaskan visi “Mewujudkan Pesawaran CAKEP Lebih Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang dijabarkan melalui lima misi pembangunan, yakni Cerdas, Aman, Kreatif, Efektif, dan Produktif.
“Program-program tersebut diharapkan menjadi game changer pembangunan daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya optimalisasi potensi lokal sebagai fondasi pembangunan daerah, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan struktur ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan akses pendidikan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dimulai dari tingkat desa.
“Pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari desa. Jika desa tumbuh, maka kabupaten akan tumbuh, dan pada akhirnya provinsi serta negara juga akan tumbuh,” kata Gubernur.
Gubernur juga mengingatkan agar setiap perencanaan pembangunan daerah tetap menjunjung tinggi prinsip good governance, sehingga pembangunan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Red)