Pesawaran, Lampung (MIN) – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Pesawaran, Eri Novrizal, mendesak pihak Hotel Marriott dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk segera memberikan perhatian serius terhadap keluhan nelayan Teluk Pandan terkait keberadaan pagar jaring pelampung di zona laut depan hotel yang telah dikeluhkan hampir tiga tahun.
Eri menegaskan bahwa lambatnya penanganan persoalan ini tidak hanya berdampak pada penghasilan nelayan, tetapi juga dapat merusak citra daerah.
“Jangan sampai masalah ini berlarut-larut. Jika tidak ditangani cepat, bukan hanya nelayan yang dirugikan, tetapi juga dapat memengaruhi kenyamanan investor, iklim investasi, dan tentu saja pendapatan daerah,” tegasnya.
Suara Nelayan Kian Mendesak
Para nelayan Gapokkan Mitra 10 berulang kali melaporkan bahwa pagar jaring yang dibentangkan di bibir pantai hotel telah menghambat akses melaut dan membuat hasil tangkapan turun hingga lebih dari 90 persen.
Sebelum pagar terpasang, nelayan mampu membawa pulang sekitar 60 kilogram ikan per hari. Kini, sebagian besar hanya mendapatkan 1–3 kilogram.
Menurut Eri, kondisi ini bukan sekadar penurunan pendapatan, tetapi sudah menyentuh aspek kesejahteraan keluarga nelayan.
“Hak mereka atas ruang laut tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan bisnis sebesar apa pun,” katanya.
Minta Pemkab dan Marriott Duduk Satu Meja
Eri meminta Pemerintah Kabupaten Pesawaran segera memfasilitasi dialog terbuka antara nelayan, pihak hotel, dan stakeholder terkait. Ia juga menekankan pentingnya audit transparan terkait perizinan pemanfaatan ruang laut, mengingat laporan di lapangan menyebutkan dugaan ketidaklengkapan izin pemasangan pagar laut tersebut.
“Pemerintah tidak boleh membiarkan masalah ini menggantung. Ada hak masyarakat yang harus dilindungi, dan ada citra daerah yang harus dijaga,” ujarnya.
Situasi Mulai Memanas
Nelayan sebelumnya telah menyampaikan ancaman untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan hotel apabila pagar tersebut tidak segera dibuka. Kondisi sosial di sekitar lokasi disebut mulai memanas dan berpotensi berkembang menjadi konflik terbuka jika tidak segera ditangani.
Eri menegaskan bahwa SMSI Pesawaran siap mengawal aspirasi nelayan secara profesional melalui pemberitaan dan koordinasi resmi dengan pemerintah serta pihak terkait lainnya.
Kritik Penasehat SMSI Pesawaran: Pemerintah Jangan Lemah
Penasehat SMSI Kabupaten Pesawaran, Ismail, S.H., turut menyampaikan kritik keras terkait pembiaran masalah tersebut. Menurutnya, negara tidak boleh kalah oleh kepentingan pemodal.
“Hukum dibuat untuk melindungi masyarakat, bukan untuk membiarkan pihak tertentu menguasai ruang publik. Jika ada pagar laut yang menghambat hak nelayan dan belum jelas legalitasnya, maka harus segera dievaluasi dan ditindak tegas,” tegasnya.
Ia juga menolak dalih bahwa jaring pelampung dipasang untuk menahan sampah.
“Jangan jadikan alasan penghalau sampah sebagai dalih membatasi akses nelayan. Laut adalah ruang hidup masyarakat pesisir yang wajib dilindungi,” ujarnya.
Momentum Jaga Citra Daerah
Sebagai penutup, Eri mengingatkan bahwa Pesawaran kini tengah berkembang menjadi salah satu wajah pariwisata di Lampung.
“Jangan sampai satu persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi baik justru mencoreng nama daerah dan menurunkan kepercayaan investor. Ini momentum agar semua pihak lebih terbuka, responsif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (red/SMSI)