GPB Soroti Minimnya Kontribusi KAI bagi Lampung, Dendi Albar Desak Pembangunan Flyover dan Underpass
MEDIA INFORMASI, Bandar Lampung – Ketua Umum Gerakan Pemuda Berkarya (GPB), Dendi Albar, menilai kontribusi PT Kereta Api Indonesia (KAI) terhadap pembangunan di Provinsi Lampung masih belum sebanding dengan besarnya manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan dari aktivitas angkutan batu bara yang setiap hari melintasi wilayah tersebut.
Menurut Dendi, Lampung selama ini menjadi gerbang utama distribusi batu bara dari Sumatera menuju Pelabuhan Tarahan. Puluhan rangkaian kereta api pengangkut batu bara melintasi Kota Bandar Lampung dan sejumlah kabupaten setiap hari.
Namun di sisi lain, masyarakat harus menghadapi dampak berupa kemacetan, pemborosan bahan bakar, keterlambatan aktivitas ekonomi, hingga meningkatnya risiko kecelakaan di perlintasan sebidang.
“Berdasarkan berbagai data yang kami himpun, angkutan batu bara merupakan tulang punggung bisnis logistik KAI. Pada tahun 2024 pendapatan KAI dari angkutan batu bara diperkirakan mencapai sekitar Rp11,4 triliun. Namun, masyarakat Lampung yang setiap hari terdampak langsung oleh aktivitas tersebut belum merasakan kontribusi pembangunan yang sebanding,” ujar Dendi Albar dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
GPB mencatat, di wilayah Lampung terdapat sekitar 228 perlintasan kereta api, terdiri dari 211 perlintasan sebidang dan 17 perlintasan tidak sebidang. Sementara pada koridor Bandar Lampung–Tarahan, frekuensi perjalanan kereta batu bara diperkirakan mencapai 50 hingga 55 perjalanan setiap hari.
Berdasarkan simulasi sederhana yang dilakukan GPB, apabila rata-rata terdapat 100 sepeda motor yang harus menunggu selama 10 menit di setiap penutupan perlintasan, maka konsumsi bahan bakar yang terbuang di lima titik perlintasan utama di Kota Bandar Lampung dapat mencapai sekitar 1.000 liter per hari.
Dengan asumsi harga Pertalite sekitar Rp10.000 per liter, potensi kerugian masyarakat diperkirakan mencapai Rp10 juta per hari atau sekitar Rp3,65 miliar per tahun hanya dari kendaraan roda dua.
GPB menilai angka tersebut belum memperhitungkan kerugian dari kendaraan roda empat, angkutan barang, hilangnya waktu produktif masyarakat, hingga dampak ekonomi lainnya yang secara keseluruhan diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun.
Atas kondisi tersebut, GPB mendesak PT KAI untuk memberikan kontribusi yang lebih nyata kepada masyarakat Lampung melalui pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
“Kami meminta agar KAI segera membangun underpass atau flyover pada setiap perlintasan kereta yang padat lalu lintas. Jangan sampai Lampung hanya menjadi jalur lintasan keuntungan bisnis, sementara masyarakat terus menanggung kemacetan dan kerugian ekonomi setiap hari,” tegas Dendi.
Selain pembangunan flyover dan underpass, GPB juga mendorong KAI untuk meningkatkan dukungan terhadap pembangunan daerah melalui pengembangan infrastruktur publik, peningkatan keselamatan perlintasan, pendidikan vokasi di bidang perkeretaapian, pemberdayaan UMKM, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Dendi menambahkan, GPB akan membawa aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan sebagai bentuk perjuangan agar masyarakat Lampung memperoleh manfaat yang lebih adil dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di daerahnya.
“Kami akan menyambangi Gubernur Lampung, DPRD Provinsi Lampung, serta kepala daerah di berbagai kabupaten dan kota untuk memperjuangkan hak masyarakat. Lampung harus memperoleh manfaat pembangunan yang lebih besar dan lebih adil dari aktivitas ekonomi yang setiap hari berlangsung di daerah ini,” pungkasnya. (Red/Sur).
