Catatan Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn (Akademisi/Praktisi Hukum).
Setelah Reformasi Gagal, Kita Harus Pilih: Ribut di Bundaran atau Menang di Perang Algoritma
Toa Masjid Kampus sudah berbunyi selama 26 tahun. Hasilnya? Kita menang dalam kebebasan, tetapi kalah pada kedaulatan. Mahasiswa bebas berteriak “turunkan Presiden” di Bundaran UGM. Tapi 93% data 280 juta WNI lewat kabel Singapura. Bebas demo, tetapi tidak bebas dari algoritma TikTok yang mendikte anak-anak SD. Hal ini bukan demokrasi. Tapi ilusi kemerdekaan di dalam kandang digital asing.
Musuh hari ini tidak gunakan laras panjang. Musuh saat ini pakai machine learning. Musuh tidak menduduki Istana. Musuh duduki FYP, duduki server, duduki otak generasi muda lewat dopamine loop. Ketua BEM teriak ke arah Monas, padahal peluru kendali algoritma ditembakkan dari Palo Alto dan Beijing. Salah sasaran 26 tahun. Itulah dosa Toa Masjid Kampus pasca-Reformasi.
Data adalah minyak baru. Dan kita adalah Nigeria-nya era digital. Punya cadangan data terbesar se-ASEAN, tetapi kilangnya di luar negeri. BPJS bocor, Dukcapil dijual, transaksi Gojek-Grab dianalisis di AS. Negara tidak bisa apa-apa karena setiap mau bertindak, Toa Masjid Kampus berteriak “otoriter!”, “HAM!”, “langgar demokrasi!”. Hasilnya? Kita puasa data, asing pesta data paham ya.
Jika dibandingkan dengan dua pemandangan. Pemandangan pertama: Ketua BEM orasi, dikawal 100 mahasiswa, diliput 20 media, trending 24 jam. Hasil kebijakan? Nol besar. Pemandangan kedua: Presiden China tanda tangan satu dokumen, esok harinya 10.000 situs asing diblokir, 1 juta UMKM dapat proteksi algoritma lokal. Hasil? 1,2 juta paten AI dalam 3 tahun. Yang satu ribut, yang satu rebut. Pilih mana,? generasi Kampus harus cerdas.
Toa Masjid Kampus jualan moral abstrak: “Kebebasan”, “Transparansi”, “Partisipasi”. Kedaulatan Digital jualan hal konkret: server harus di sini, algoritma harus diaudit, platform asing harus tunduk. Yang satu bicara nilai. Yang satu bicara nilai tukar. Di perang algoritma, negara yang kenyang nilai tapi miskin nilai tukar akan jadi babu. Reformasi memilih nilai. Hasilnya kita jadi babu seperti ocehan ketua bem UGM yang memalukan.
Argumen “jangan otoriter” sudah basi total. Lihat Vietnam hanya memiliki Partai tunggal, tidak ada BEM teriak-teriak. Hasilnya? Ekspor chip USD 15,8 miliar, salip Indonesia. Lihat UAE. Raja tidak dipilih, tapi bikin Ministry of AI dan sekarang menjadi pusat AI Timur Tengah. Lihat Rwanda. Dianggap semi otoriter, tapi ekspor AI medis ke 12 negara Afrika. Mereka tidak demokratis. Tapi rakyatnya tidak jadi jajahan digital.
Toa Masjid Kampus gagal paham timeline yang sangat memalukan tidak berilm u. Tahun 1998 musuhnya Soeharto. Tahun 2026 musuhnya Sundar Pichai dan Zhang Yiming. Melawan Soeharto butuh mimbar. Melawan Google butuh kill switch nasional. Melawan tentara butuh mahasiswa. Melawan algoritma butuh insinyur + Presiden tangan besi. Sayangnya, kampus masih cetak orator kotor, bukan arsitek kedaulatan digital.
Kedaulatan Digital butuh 3 hal yang dibenci Toa Masjid Kampus. Pertama, Sentralisasi Data. Semua data WNI wajib di PDN. Kedua, Sensor Algoritmik. Negara berhak takedown konten dan aplikasi perusak semua generasi dalam 1×24 jam. Ketiga, Proteksi Juara Nasional. Pilih 5 AI Champions, beri karpet merah, lindungi dari gugatan asing. Tiga hal ini butuh Perppu, bukan seminar.
Setiap kali negara mau pasang gigi, Toa Masjid Kampus bunyi: “Rezim represif!” Lucunya, yang mereka bela adalah kebebasan platform asing untuk menjajah. UU ITE mau direvisi agar bisa blokir judi online cepat? Dituduh bungkam kritik. PDN mau diwajibkan? Dituduh monopoli. Inilah komedi Reformasi: kampus jadi tameng penjajah baru atas nama demokrasi yang tidak murni dan tak berilmu.
Pendidikan politik kita gagal total. Mahasiswa diajari curiga ke Istana, tapi percaya buta ke Silicon Valley. Diajari benci aparat, tapi cinta algoritma asing. Diajari “lawan penguasa”, tapi tidak diajari “lawan penjajah data”. Hasilnya aktivis 2026 jago bikin petisi Change.org, tapi gagap kalau disuruh bangun firewall nasional. Toa Masjid Kampus melahirkan generasi komentator mulut kotor, bukan komandan.
Jadi siapa musuh sebenarnya? Bukan Presiden. Bukan DPR. Musuhnya adalah ilusi bahwa kebebasan bicara sama dengan kebebasan berdaulat. Musuh adalah Toa Masjid Kampus yang bikin bangsa alergi pada “Tangan Besi” padahal rumah kita sudah dirampok. Musuh adalah romantisme Reformasi yang memuja keributan dan menghina kecepatan. Di era algoritma, ribut sama dengan kalah.
Maka pilihannya jelas. Mati bersama Toa Masjid Kampus, atau hidup dengan Kedaulatan Digital. Jika pilih hidup, diamkan toa. Nyalakan otak. Beri Presiden wewenang semi otoriter 20 tahun untuk urusan data, AI, dan siber. Biar dia beresin. Biar dia gebuk. Biar dia tidak populer. Karena 2045, anak cucu kita tidak akan tanya “Dulu BEM UGM kritis atau tidak?”. Mereka akan tanya: “Kenapa dulu kita bodoh, lebih pilih dengar toa dari pada rebut server?”. Jawabannya ada di tangan kita Bersama hari ini.
