Pemkot Bandar Lampung Ikuti Rembuk Otonomi Daerah Bersama Kemendagri, Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah
Bandar Lampung (MI-Net) – Mengikuti kegiatan Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah antar Kepala Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, bertempat di Ruang Command Center Dinas Kominfo, Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Rabu (25/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Deddy Amarullah, hadir mewakili Pemerintah Kota Bandar Lampung dan didampingi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Bagian Pemerintahan.
Rapat dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Cheka Virgowansyah.
Adapun substansi pembahasan dalam kegiatan ini meliputi evaluasi terhadap layanan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah kepada pemerintah daerah, identifikasi langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kualitas layanan, serta inventarisasi bentuk dukungan yang dapat diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kepala daerah.
Forum ini menjadi ruang diskusi strategis antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta memastikan implementasi kebijakan otonomi daerah berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Deddy Amarullah, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting sebagai wadah komunikasi dan penyelarasan kebijakan antara pusat dan daerah.
“Melalui rembuk otonomi daerah ini, kami dapat menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah sekaligus memperoleh arahan strategis dari Kemendagri. Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Deddy.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengoptimalkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Kami terus berupaya memastikan pelayanan dasar masyarakat berjalan optimal dan tepat sasaran. Evaluasi dan dukungan dari pemerintah pusat tentu akan semakin memperkuat kinerja daerah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi lokal serta tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, memperkuat pemetaan potensi daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. (Red).
